Eropa Masih Menahan Diri Untuk Investasi Di Indonesia

Tangkaslegal.com – Eropa Masih Menahan Diri Untuk Investasi Di Indonesia

Jakarta – Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi dari Eropa tampaknya masih perlu berbenah diri. Birokrasi yang masih berbelit-belit dan sejumlah gejolak politik dilihat masih jadi ganjalan Eropa untuk meningkatkan investasi di tahun ini.

Berdasarkan survey dari EuroCham, dalam 12 bulan ke depan, Indonesia masih dilihat mempunyai sejumlah kendala untuk menarik inveastasi lebih banyak. Misalnya, kebijakan ketenagakerjaan yang masih belum punya roadmap yang jelas. Selain itu infrastruktur yang masih belum memadai.

Kemudian kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Nah yang paling jadi sorotan ialah birokrasi dan regulasi dari pemerintah yang masih berbelit-belit.

EuroCham pun mencatat, index kepercayaan bisnis terus menurun sejak 2014 dari 71%, kemudian di tahun 2015 turun lagi jadi ke 50% dan di tahun 2016 turun lagi jadi 49%.

Index kepercayaan mengenai keputusan perintah yang mendukung dunia bisnis dinilai turun ke angka 36% atawa turun 3% ketimbang tahun sebelumnya. Nah kebijakan pemerintah pun dinilai hanya 33% efektif untuk dunia bisnis di Indonesia . Alhasil menurut riset Eurocham, investor eropa cenderung mengambil sikap wait and see di tahun ini.

Ulf Baklund, Chairman EuroCham bilang, beberapa langkah bisnis yang diambil pemerintah jadi sorotan investor. Kemudian situasi politik di Jakarta pun tak lepas dari sorotan dunia bisnis. Tapi yang paling jadi penilaian calon investor yang akan masuk, ialah sejumlah regulasi dan birokrasi yang masih berbelit-belit, ketimbang negara tetangga Indonesia.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik bilang, sejumlah investor Inggris sebenarnya masih punya gairah untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Buktinya, Inggris menanamkan investasinya sepanjang tahun 2016 sebesar US$ 9,5 miliar. “Tapi Indonesia masih perlu berbenah diri untuk bisa bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand,” kata dia.

Nurmala Martin, Head of EU Desk BKPM mengakui ada sejumlah otoritas daerah yang kerap jadi kendala saat implementasi di lapangan. Terkadang sejumlah kebijakan pemerintah pusat kerap kontradiksi dengan daerah saat penerapannya.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.